Asrama Putra Lanny Jaya, Gelar Diskusi Revisi RUU TNI Dinilai Membungkam Ruang Demokrasi

 

Usai setelah diskusi berfoto bersama narasumber dan mahasiswa di Aula Asrama Putra Lanny Jaya.—Kumumedia.com

Jayapura, Kumumedia.com — Asrama Mahasiswa Putra Lanny Jaya (AMP-LJ) di Kota studi Jayapura, Papua, mengadakan diskusi dengan mengusung tema, " Dampak Revisi UUD Nomor 34 Tahun 2024 RUU TNI." 

Diskusi yang dimoderatori oleh Warlbho T. Wanimbo, dihadiri dua narasumber yakni, mantan anggota DPR Papua Nioluen Kotouki, dan Ketua Wilayah Baptis Tabi, Patinus Wenda, berlangsung di Aula Asrama Putra Lanny Jaya, Jl. Perumnas III, Kamwolker Waena, distrik Heram, Kota Jayapura, pada Selasa (1/4/2025).

Diskusi ini diadakan sebab pada Kamis (20/3/2025) di Jakarta oleh DPR RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia 

Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini mencakup perubahan 4 pasal yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, bahkan dalam Pasal 47 terkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil di seluruh Indonesia

Ketua Wilayah Baptis Tabi, Patinus Wenda dalam penyampaian materinya mengatakan, harus bagimana lagi? sebab pemerintah pusat telah resmi penetapan revisi UUD tersebut tuntunya di tanah Papua akan dibangun pos-pos militer Indonesia 

" Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? sebab suka dan tidak suka kebijakan pemerintah tetap ada, maka pergerakan ruang demokrasi semua akan dibungkam habis," ujarnya.

Menurutnya, dengan diskusi ini generasi muda agar berfikir jauh untuk menghadapi tantangan kedepan mereka menjadi solusi dan jawaban di daerahnya masing-masing. 

" Dengan adanya UUD tersebut TNI akan menguasai di sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi maka dengan demikian seluruh aktivitas ekonomi dikuasai," ujarnya

Untuk itu, gereja telah memberikan satu catatan bahwa darimana mereka datang, suku dan bahasa juga tempat kelahiran agar mengenali dirinya, tanah tidak boleh diperjualbelikan dengan berbagai macam tawaran dari pusat, sebab dengan mempertahankan itu merupakan satu perlawanan terhadap kebijakan pemerintah untuk mempertahankan tanah Papua 

" Tidak boleh menyerahkan tanah dan diperjualbelikan dengan catatan apapun, uang bisa beranak tetapi tanah tidak bisa beranak. Untuk investasi masa depan menjaga tanah dan negeri ini, kami gereja suarakan generasi tetap menjaga tanah tidak boleh menjual," ujarnya.

Dua narasumber menduduki di kursi menghadap  simpatisan dalam diskusi di Asrama Mahasiswa Putra Lanny Jaya.—Kumumedia.com

Mantan Anggota DPR Papua Nioluen Kotouki, mengatakan revisi RUU TNI memang untuk ruang demokrasi bagi warga negara Indonesia khususnya masyarakat Papua tetap terancam karena TNI akan ditugaskan sekitar 16 sektor tentunya akan berdampak.

" Karena mereka masih aktif sebagai anggota TNI, apalagi dengan isu-isu global di Papua, maka diperlukan dari lembaga-lembaga resmi negara MRP, DPR, agar segera mengedukasi dampak positif dan negatif terkait UUD ini kepada masyarakat," ujarnya.

Kotouki mengatakan diskusi ini merupakan langkah penting agar membangun pemahaman terhadap perkembangan dan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, revisi UUD tersebut sangat mengawatirkan oleh semua pihak.

" Ruang demokrasi memang akan dibungkam karena beberapa lembaga pemerintahan akan diambil alih oleh militer Indonesia meskipun jabatannya aktif sebagai anggota TNI," ujarnya.

Ketua Asrama Putra Lanny Jaya, Ass Wanimbo mengatakan mahasiswa merupakan ujung tombak rakyat di seluruh tanah Papua, maka setiap persoalan kebijakan pemerintah yang tidak sesuai kondisi harus disuarakan.

" Kami dari Badan pengurus bahwa ketika ada situasi seperti ini mahasiswa harus bergerak jangan tinggal diam, sebelum terjadi kita harus bergerak," ujarnya.

Menurutnya, diskusi tersebut tidak terlepas dari visi misi dalam masa kepemimpinan Wanimbo beserta jajarannya berkomitmen untuk mengadakan diskusi-diskusi selanjutnya. (*)