IPMP Puncak Di Jayapura, Desak Pemda Tarik Militer Indonesia Dari Daerah

 

IPMP Kabupaten Puncak Papua Tengah Se- Kota Studi Jayapura, saat menggelar jumpa pers di Asrama Sinak Jl. Kampwolker, Heram, Kota Jayapura Papua, pada Jumat (21/3/2025)

Jayapura, Kumu, Papua- Ikatan Pelajar Mahasiswa Pogoma atau (IPMP) Kabupaten Puncak Papua Tengah Se- Kota Studi Jayapura, menggelar jumpa pers di Asrama Sinak Jl. Kampwolker, Heram, Kota Jayapura Papua, pada Jumat (21/3/2025). Mereka mendesak pemerintah daerah dan Presiden Prabowo Subianto untuk menarik TNI-Polri ilegal yang beroperasi sejak Februari 2025 hingga sekarang di daerah tersebut.

Jumpa pers dimulai pukul 10.21 WIT, mereka sambil memegang sejumlah poster berukuran kecil berorasi secara bergantian menyampaikan aspirasi. “ Kami mahasiswa adalah agen perubahan, kami ada di berbagai kota studi karena ada rakyat, maka kami menolak pendropan militer Indonesia,” ujar Iton Kula saat berorasi.

Ketua Ikatan Pogoma, Yael Murib mengatakan pihaknya dengan tegas menolak pendropan militer Indonesia yang dilakukan sejak Februari 2025 di daerah tersebut TNI-Polri masuk menempati tempat tanpa diketahui oleh masyarakat.

Menurutnya, Undang-undang 1945 pasal 28 A tentang setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup. Sementara UU Nomor 09 tahun 1998 ditegaskan bahwa kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan dan tertulis secara bebas dan bertangug jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undagan yang berlaku

“ Atas dasar itu kami mahasiswa kabupaten Puncak Papua Tengah dapil 3 dan 4 Distrik Pogoma ,Sinak Barat , Bina, dan Kemburu menyatan menolak pendoropan militer ilegal,” ujarnya

Pihaknya menyatakan Negara RI segera menarik militer non-organik yang menempati di empat distrik tersebut, juga pemerintah daerah dan anggota legislatif menghentikan militer indonsia 

“ Kami menolak pos militer di distrik Pogoma dan Sinak Barat, lembaga DPR kabupaten Puncak segera menampung pengungsi. Juga segera menangkap oknum pembunuhan disertai mutilasi Ibu Tarina Murub dan Makilon Tabuni harus diproses hokum sesuai UU pasal 340,” ujarnya

Perwakilan Senior Nasen Ginikbak mengatakan, ratusan militer didorop menggunakan helikopter melalui hutan, tanpa ada surat pemberitahuan, namun yang dilihat langsung oleh masyarakat setempat sejak 4 Februari 2025 di dapil 3 dan 4

“ Mereka setelah masuk menempati di kampung Gagama, Keaga, dan Popoma, juga di tempat Ibadah Gereja GKI Sion Timobur distrik Sinak Barat, mereka turun tanpa diketahui pemerintah daerah, saat ini TNI-Polri masi menempati disana” ujarnya

Ginikbak menjelaskan, Militer Indonesia setelah menempati di tempat ibadah yang kemudian masyarakat disuruh untuk melakukan ibadah diluar tetapi dalam tenda yang diberikan dari Militer Indonesia

“ Nasip masyarakat saat ini lain pengungsi di Timika sekitar 200 orang, jumlah ini tidak termasuk pengungsi di Jayapura, Wamena, dan Sinak," ujarnya.

Sehingga pemerintah daerah diminta segera menarik militer dari daerah tersebut, jika tidak, pihaknya menyatakan terus melakukan aksi-aksi menyuarakan nasip pengungsi. Karena pengungsi belum dipulangkan kembali dari beberapa tempat pengungsian.

 “ Pendropan militer tanpa diketahui oleh masyarakat dan pemda, DPR maka bisa dikatakan itu TNI-Polri yang dating adalah ilegal yang datang semau-maunya untuk memusnakan masyarakat setempat dan pada umumnya di Papua,” ujarnya. (*)